Sejarah Desa

Sejarah Desa Bendo diawali pada masa berakhirnya Perang Diponegoro. Menurut keterangan para tetua Desa dan tokoh Mataram meninggalkan kerajaan karena ingin menyelamatkan rakyatnya yang tertindas oleh penjajah Belanda pada pelaksanaan politik “TANAM PAKSA” (Culture Stelzel) th 1830-1870. Salah satu tokoh dari Mataram yang pertama-tama babad tanah Bendo adalah Mbah Djoyo Brantidan masyarakat Bendo menyebutnya mbah Jobranti. Setelah beberapa tahun meninggal , mbah Jobranti mempunyai anak. Dari keturunan berikutnya beranak cucu lahirlah seorang bernama Ranu Dihardjo. Perkawinan Ranu Dihardjo menurunkan lima anak yaitu:

1. Ibu Rukaning
2. Ibu Kato Winoto
3. Bapak Kuslan
4. Istri Mbah Sudjak
5. Ibu Endang Gozali

Asal-usul nama Bendo berhubungan dengan nama pohon Bendo dimana tanaman tersebut berada dibelakang rumah Bapak Ranu Dihardjo.

Semenjak berdirinya Desa Bendo hingga saat ini, mata pencaharian mayoritas warga adalah bercocok tanam seperti padi, jagung, tebu, cabai, ketela pohon, dan sebagainya. Ada pula yang memiliki mata pencaharian sebagai pedagang, birokrat, pengrajin serta usaha wiraswasta lainya.

Kepala Pemerintahan Desa Bendo sejak awal berdirinya hingga sekarang antara lain sebagai berikut:

1. SARDJONO                                          ( periode tahun 19… s/d 19…   )
2. DIRDJO ASMORO                               (  periode tahun 19… s/d 1955  )
3. ROSANI                                                (  periode tahun 1955 s/d 1965 )
4. MARSIM NITIHARDJO                       ( periode tahun 1965 s/d 1981  )
5. M SYUKRON                                       ( periode tahun 1981 s/d 1999  )
6. MT KUSNADI                                      ( periode tahun 1999 s/d 2007  )
7. M ALI MOKHSON                              ( periode tahun 2007 s/d 2020  )

Desa Bendo dari tahun ke tahun mengalami banyak perubahan dan kemajuan yang terjadi secara berkesinambungan dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat. Tujuan utama adalah untuk peningkatan kualitas pembangunan memberikan fasilitas yang memadai bagi kepentingan masyarakat.